Member-only story
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja
Upaya penyeragaman format, mekanisme, dan substansi laporan
Rapat dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada Senin, 27 November 2023, mengingatkan saya pada pekerjaan semasa menjadi konsultan manajemen. Badan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) itu mengundang saya untuk menjadi narasumber pembuatan pedoman, tepatnya pedoman penyusunan laporan kinerja.
Belum jadi anggota Medium? Baca versi gratis tulisan ini.
Tahun 2022 yang lalu, BIPW dua kali mengundang saya untuk memberi pelatihan: Penyusunan Laporan dan Penyajian Presentasi pada Agustus serta Kiat Cermat Menyunting Tulisan pada November. Menurut Pak Djuang, narahubung (contact person) dari BPIW, acara ini merupakan tindak lanjut saran saya tahun lalu. Ketika itu, saya memang menyarankan mereka untuk membuat pedoman agar penyusunan laporan kinerja unit organisasi PUPR lebih seragam.
Laporan kinerja adalah salah satu komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Laporan ini memberikan informasi capaian kinerja instansi pemerintah (IP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Selain itu, laporan kinerja juga berfungsi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja IP.
